Rajonet IT Consultant
Website

Biaya Pembuatan Website Instansi Pemerintah 2026: Rincian, Fitur Wajib, dan Anggarannya

Website instansi wajib aman, mudah diakses, dan memuat informasi publik. Kenali rincian biayanya agar anggaran dan KAK yang Anda susun realistis.

R Tim Rajonet Diperbarui 18 November 2026 3 menit baca

Biaya pembuatan website instansi pemerintah pada 2026 umumnya berada di kisaran yang sama dengan website company profile berbasis CMS, yaitu Rp7,5 juta sampai Rp35 juta di Rajonet, belum termasuk PPN 11%. Yang membuat angka bergeser adalah jumlah halaman dan unit kerja, kebutuhan PPID dan layanan publik, migrasi konten lama, dan standar keamanan yang diminta.

Poin penting

  • Kisaran biaya pembuatan: Rp7,5 juta sampai Rp35 juta, waktu sekitar 1 sampai 2 bulan.
  • Fitur wajib: informasi publik (PPID), layanan, berita, pengaduan, aksesibilitas, dan tampilan ramah ponsel.
  • Domain go.id dan hosting dianggarkan terpisah dari biaya pembuatan.
  • Keamanan dan pemeliharaan rutin harus masuk anggaran, karena website instansi sering menjadi sasaran penyusupan.

Rincian komponen biaya

  • Analisis dan rancangan: struktur menu, kebutuhan tiap bidang, dan rancangan tampilan sesuai identitas instansi.
  • Pengembangan CMS: berita, halaman, dokumen, galeri, pengumuman, dan peran pengguna untuk humas dan bidang.
  • Halaman PPID: daftar informasi publik, permohonan informasi, dan laporan layanan. Lihat halaman PPID website instansi.
  • Layanan publik: informasi persyaratan, alur, biaya, dan waktu layanan, serta formulir pengaduan.
  • Migrasi konten: memindahkan berita dan dokumen dari website lama.
  • Keamanan: pengaturan akses, verifikasi dua langkah untuk admin, dan backup terjadwal.
  • Pelatihan dan dukungan: pelatihan admin humas dan dukungan setelah rilis.

Faktor yang memengaruhi harga

  1. Jumlah unit kerja: dinas dengan banyak bidang atau UPT yang masing masing mengelola konten membutuhkan peran dan menu lebih banyak.
  2. Fitur layanan: formulir permohonan, pelacakan status, atau integrasi dengan aplikasi layanan yang sudah ada.
  3. Jumlah konten lama: ratusan berita dan dokumen yang perlu dimigrasikan dan dirapikan.
  4. Dua bahasa: untuk instansi yang melayani pengunjung mancanegara. Lihat website multibahasa.
  5. Standar aksesibilitas: kontras, teks alternatif, dan navigasi papan ketik. Lihat aksesibilitas website pemerintah.

Biaya tahunan yang perlu dianggarkan

  • Domain go.id: diajukan oleh instansi kepada pengelola domain pemerintah sesuai prosedur yang berlaku.
  • Hosting atau pusat data: memakai pusat data instansi, pusat data pemerintah, atau penyedia lain sesuai kebijakan SPBE di instansi Anda.
  • Pemeliharaan: pembaruan keamanan, backup, pemantauan, dan perbaikan. Rinciannya di biaya maintenance aplikasi.
  • Konten: foto, video, dan penulisan berita yang dikelola tim humas.

Mengapa keamanan harus dianggarkan

Domain instansi memiliki reputasi tinggi di mesin pencari, sehingga sering disusupi konten ilegal seperti promosi judi online. Website yang dibuat tanpa anggaran pemeliharaan biasanya tidak diperbarui, dan di situlah celah terbuka. Langkah penanganannya ada di backdoor dan konten judi online di website instansi, dan pencegahannya di keamanan website instansi pemerintah.

Menyusun HPS dan KAK

  1. Tentukan tujuan website dan sasaran pengguna: warga, pelaku usaha, atau instansi lain.
  2. Inventarisasi konten dan layanan yang wajib tampil.
  3. Tulis ruang lingkup, keluaran, jadwal, dan kriteria penerimaan dalam KAK. Contoh susunannya ada di contoh KAK pembuatan aplikasi.
  4. Kumpulkan dua atau tiga penawaran sebagai dasar HPS, dengan ruang lingkup yang sama persis.
  5. Pisahkan biaya pembuatan, hosting, dan pemeliharaan agar mudah dipertanggungjawabkan.

Memilih CMS dan vendor

Pilihan CMS menentukan keamanan dan kemudahan pengelolaan jangka panjang. Bandingkan pilihan Anda di memilih CMS website pemerintahan, dan gunakan daftar pertanyaan di memilih vendor website instansi pemerintah.

Pengalaman Rajonet

Rajonet telah membangun website dan sistem untuk kementerian, antara lain Website OASE Kabinet Kerja, Website Ruang Benih, dan Website Event dan Layanan Imunisasi. Kisaran harga dan simulasinya tersedia di kalkulator harga, dan detail layanan di jasa pembuatan website instansi pemerintah.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa biaya pembuatan website instansi pemerintah?

Website instansi dengan CMS di Rajonet berada di kisaran Rp7,5 juta sampai Rp35 juta, tergantung jumlah halaman, fitur seperti PPID dan layanan publik, migrasi konten, dan kebutuhan dua bahasa, belum termasuk PPN 11%.

Apakah biaya sudah termasuk domain go.id dan hosting?

Belum. Domain go.id diajukan oleh instansi kepada pengelola domain pemerintah, dan hosting dapat memakai pusat data instansi atau penyedia lain sesuai kebijakan. Biaya pembuatan mencakup desain, pengembangan, pelatihan, dan dukungan setelah rilis.

Fitur apa yang wajib ada di website instansi?

Profil dan struktur organisasi, berita, informasi layanan, halaman PPID dengan daftar informasi publik, kontak dan pengaduan, pencarian, serta tampilan yang aksesibel dan ramah ponsel.

Bagaimana mekanisme pembayaran untuk instansi?

Mengikuti aturan pengadaan yang berlaku, biasanya melalui kontrak dengan termin sesuai tahapan pekerjaan dan berita acara serah terima.

Bermanfaat? Bagikan ke rekan yang membutuhkan