Rajonet berpengalaman dalam pembuatan sistem informasi pemerintahan untuk kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga: pencatatan dan pelaporan berjenjang, monitoring kinerja, pendataan aset, hingga layanan publik daring.
Sistem untuk kebutuhan unit kerja pemerintah
Unit kerja pemerintah mengelola data yang berasal dari banyak pihak: satuan kerja di daerah, fasilitas layanan, hingga masyarakat. Sistem informasi membantu data tersebut terkumpul dengan format yang sama, tervalidasi, dan dapat dipantau pimpinan secara langsung.
Pengalaman Rajonet
- Sistem Pencatatan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), Kementerian Kesehatan RI.
- Sistem Informasi Imunisasi Online, Kementerian Kesehatan RI.
- Sistem Pengelolaan Kinerja Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan RI.
- Sistem Informasi DIPTHO, Kementerian LHK RI.
- Sistem Informasi Sarana dan Prasarana, Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
Kebutuhan yang umum kami tangani
- Pelaporan berjenjang dari daerah ke pusat dengan validasi dan rekapitulasi otomatis.
- Monitoring kinerja, indikator, dan dashboard pimpinan.
- Pendataan aset, sarana prasarana, dan inventaris.
- Layanan publik daring: pendaftaran, permohonan, dan pelacakan status.
- Integrasi dengan sistem lain melalui API dan ekspor data.
Keamanan dan tata kelola
- Hak akses berdasarkan peran dan wilayah kerja.
- Jejak audit untuk setiap perubahan data penting.
- Backup terjadwal dan pemasangan di server instansi atau cloud sesuai kebijakan.
- Dokumentasi teknis, panduan pengguna, dan pelatihan operator.
Dari kebutuhan unit kerja menjadi sistem yang dipakai
Sistem pemerintahan sering melibatkan banyak pihak: pengguna di pusat, operator di daerah, dan pimpinan yang membutuhkan rekap cepat. Pendekatan kami:
- Pemetaan proses dan data bersama unit kerja, termasuk format laporan yang sudah dipakai.
- Prototipe agar pengguna dapat mencoba alur sebelum pengembangan penuh.
- Pengembangan bertahap per modul, dimulai dari modul yang paling mendesak.
- Uji coba terbatas di beberapa wilayah atau unit sebelum diluncurkan nasional.
- Pelatihan operator dan materi panduan yang mudah diikuti.
Dengan cara ini, sistem dapat mulai memberi manfaat lebih awal dan masukan pengguna lapangan ikut membentuk hasil akhirnya.
Penganggaran
Sistem pemerintahan umumnya masuk kategori menengah (Rp90 juta sampai Rp180 juta) hingga kompleks (Rp250 juta sampai Rp500 juta), belum termasuk PPN 11%. Kami membantu menyiapkan rincian kebutuhan untuk proses penganggaran, dan mekanisme pembayaran menyesuaikan aturan pengadaan yang berlaku. Untuk website resmi instansi, lihat jasa pembuatan website instansi pemerintah.