Satu Data dan Dashboard Pemerintah Daerah: Cara Memulai dari Data yang Ada

Dashboard pemerintah daerah yang dipercaya pimpinan dan publik dibangun di atas data yang terstandar, memiliki pemilik jelas, dan diperbarui rutin. Kerangka Satu Data Indonesia memberi pedoman untuk itu: standar data, metadata, interoperabilitas, serta pembagian peran antara produsen data dan walidata. Dashboard adalah hasil akhirnya, bukan titik awalnya.

Poin penting

• Satu Data Indonesia diatur dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019.
• Setiap data membutuhkan pemilik, definisi, satuan, dan jadwal pembaruan.
• Mulai dari indikator prioritas yang datanya sudah tersedia dan andal.
• Dashboard yang baik menampilkan sumber dan tanggal pembaruan setiap angka.

Mengapa banyak dashboard tidak dipakai

Dashboard sering dibangun dengan tampilan menarik, tetapi angkanya tidak diperbarui, berbeda dengan laporan resmi, atau tidak jelas sumbernya. Akibatnya pimpinan kembali meminta laporan manual. Masalahnya ada pada tata kelola data, bukan pada aplikasi dashboard.

Prinsip Satu Data yang perlu diterapkan

• Standar data: definisi, konsep, dan satuan yang sama untuk data yang sama.
• Metadata: keterangan tentang sumber, cara pengumpulan, dan periode data.
• Interoperabilitas: data dapat dibagi dan dibaca antaraplikasi.
• Kode referensi dan data induk: misalnya kode wilayah yang seragam di semua perangkat daerah.

Peran yang perlu ditetapkan

• Produsen data: perangkat daerah yang menghasilkan data, misalnya dinas pendidikan untuk data sekolah.
• Walidata: mengumpulkan, memeriksa kesesuaian standar, dan menyebarluaskan data.
• Pengguna data: pimpinan, perencana, dan publik.

Tanpa pembagian peran yang jelas, tidak ada yang merasa bertanggung jawab ketika angka di dashboard keliru.

Langkah membangun dashboard

1. Pilih 10 sampai 20 indikator prioritas dari dokumen perencanaan daerah.
2. Untuk setiap indikator, tetapkan definisi, rumus, sumber data, pemilik, dan jadwal pembaruan.
3. Inventarisasi aplikasi perangkat daerah yang menyimpan data tersebut.
4. Hubungkan sumber data melalui API atau impor terjadwal ke gudang data.
5. Bangun dashboard dengan tampilan sederhana: angka utama, tren, dan perbandingan wilayah.
6. Tampilkan sumber dan tanggal pembaruan di setiap grafik.
7. Evaluasi tiap triwulan: indikator mana yang dipakai dan mana yang perlu diganti.

Dashboard untuk publik dan pimpinan

Pisahkan kebutuhan. Dashboard pimpinan bisa memuat data internal dan peringatan dini. Dashboard publik menampilkan data terbuka yang sudah diverifikasi dan dapat diunduh. Keduanya mengambil dari sumber yang sama agar angkanya konsisten.

Contoh indikator untuk memulai

Pilih indikator yang datanya sudah tersedia secara rutin dan sering ditanyakan pimpinan. Contoh yang umum dipakai pemerintah daerah:

• Jumlah penduduk dan sebarannya per kecamatan.
• Angka partisipasi sekolah dan jumlah sekolah per jenjang.
• Fasilitas kesehatan dan cakupan layanan dasar.
• Realisasi anggaran per perangkat daerah.
• Jumlah dan waktu penyelesaian layanan perizinan.
• Pengaduan masyarakat per kategori dan status penyelesaiannya.

Setiap indikator harus memiliki definisi tertulis. Tanpa definisi, dua perangkat daerah bisa menghitung hal yang sama dengan cara berbeda dan menghasilkan angka berbeda.

Data terbuka untuk publik

Sebagian data dapat dibuka untuk publik dalam portal data, lengkap dengan metadata dan format yang bisa diunduh seperti CSV. Data terbuka membantu peneliti, media, dan pelaku usaha, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Pastikan data yang dibuka sudah melalui pemeriksaan walidata, tidak memuat data pribadi, dan memiliki tanggal pembaruan yang jelas.

Keberlanjutan setelah dashboard jadi

Banyak dashboard berhenti diperbarui setelah proyek selesai. Cegah dengan menetapkan jadwal pembaruan dalam bentuk surat keputusan atau standar operasional, menyediakan pengingat otomatis bagi produsen data, dan memasukkan ketepatan waktu pembaruan sebagai bagian dari evaluasi kinerja unit. Teknologi hanya membantu; kebiasaan memperbarui data yang membuat dashboard tetap hidup.

Pelajari juga cara merancang dashboard eksekutif untuk pimpinan dan kerangka aplikasi SPBE pemerintah daerah. Rajonet berpengalaman membangun sistem informasi pemerintahan, termasuk sistem pengelolaan kinerja untuk Kementerian Keuangan.